Dimintai Tanggung Jawab atas Skandal Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia, TMJ: Kalau Ada Bukti, Bawa Saya ke Pengadilan

Bola.com, Jakarta - Pemilik Johor Darul Takzim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, siap untuk dimintai pertanggungjawabannya atas skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang menggegerkan dunia sepak bola.

Lelaki yang akrab dengan nama Tunku Mahkota Johor (TMJ) itu bahkan siap memenuhi permintaan publik untuk dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas skandal pemalsuan dokumen ini.

Pernyataan TMJ itu muncul di media sosial saat menanggapi tuntutan akun bernama Ibnu Saif terkait dengan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional alias CAS yang telah mengeluarkan putusan terkait banding putusan FIFA. 

“TMJ harus bertanggung jawab atas kebohongan ini, kami belum lupa. Jika mereka ingin beralasan masalah internal, mereka tidak perlu meretas akun X dengan peretas untuk memberi tahu mereka bahwa mereka telah bertemu dengan pemain lama. Ini bukan kasus 1MDB yang sah milik Najib, pengadilan tidak dapat menerima logika alasan yang dia berikan,” tulis Ibnu Saif.

Cuitan Ibnu Saif itu pun langsung mendapatkan respons dari TMJ. Pemangku Kesultanan Johor itu menyebut bahwa dirinya siap dibawa ke Pengadilan sesuai dengan permintaan banyak orang terkait skandal pemalsuan dokumen ini.

Bahkan, TMJ turut menantang semua orang untuk membuktikan bahwa dirinya ikut terlibat dan bersalah atas proses pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi yang merusak reputasi sepak bola di Negeri Jiran itu.

“Setuju! Saya punya saran yang lebih baik. Bawa saya ke pengadilan dengan bukti apa pun yang Anda miliki. Tolong,” tulis Tunku Mahkota Johor saat diminta ke pengadilan untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS) telah memutuskan banding tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang dianggap ilegal oleh FIFA. Putusan itu sebagian mengabulkan permohonan para pemain, dengan mengubah ruang lingkup hukuman yang dijatuhkan FIFA sebelumnya.

Panel arbitrase CAS menetapkan larangan bermain selama 12 bulan bagi ketujuh pemain tersebut, namun sanksi itu hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Para pemain tetap diizinkan mengikuti sesi latihan bersama klub masing-masing selama masa hukuman berlangsung.

Dalam bandingnya, FAM mengakui adanya "kelemahan institusional" dan tidak membantah kemungkinan keterlibatannya dalam pelanggaran FDC. FAM juga mengungkapkan bahwa para pemain hanya memiliki peran terbatas, sekadar menyerahkan dokumen yang diminta FAM tanpa turut menyiapkan atau mengubah dokumen tersebut.

"Para pemain tidak bertindak dengan niat jahat maupun kelalaian," demikian inti argumen yang diajukan pihak pemain naturalisasi Malaysia dalam banding kepada CAS.

Namun berdasarkan Pasal 22 FDC, panel memutuskan hukuman cukup diterapkan hanya pada keikutsertaan dalam pertandingan, bukan seluruh aktivitas sepak bola. Larangan bermain berlaku mulai 5 Maret 2026, dengan masa hukuman yang telah dijalani sejak 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 tetap diperhitungkan sebagai bagian dari sanksi yang sudah dijalankan.

Sementara itu, banding yang diajukan FAM untuk memangkas denda menjadi tidak lebih dari 50.000 frans Swiss (Rp1 miliar) ditolak CAS. Panel menyatakan denda sebesar 350.000 franc Swiss yang dijatuhkan FIFA kepada FAM adalah keputusan yang tepat dan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.