APPI Umumkan 24 Klub Tunggak 298 Pemain dengan Total Rp15,7 Miliar, Termasuk Persija dan PSM

Bola.com, Jakarta - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) merilis pembaruan data klub-klub sepak bola Indonesia yang masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pemain.

Sebanyak 24 klub dari empat kompetisi berbeda tercatat memiliki tunggakan terhadap 298 pemain dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp15,7 miliar.

Daftar tersebut mencakup peserta BRI Super League, Pegadaian Championship, Liga Nusantara, dan Liga 4.

Sebelumnya, APPI merilis informasi mengenai tunggakan hak pemain pada 1 September 2026.

Data yang dihimpun hingga rilis terbaru menunjukkan masih banyak pesepak bola yang belum mendapatkan haknya sesuai kewajiban klub.

APPI mencatat tunggakan tersebut memiliki beberapa kategori penyelesaian, dari proses korespondensi dengan klub, penanganan melalui National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, hingga putusan NDRC Indonesia dan FIFA yang belum dilaksanakan.

Di BRI Super League, terdapat dua klub yang masuk dalam daftar, PSM Makassar dan Persija Jakarta.

Kedua klub tersebut tercatat memiliki kewajiban kepada lima pemain dengan nilai tunggakan Rp1,165 miliar dan 34.000 dolar AS atau setara Rp615 juta.

PSM memiliki satu perkara yang masih berada dalam proses korespondensi klub, sementara terdapat dua putusan NDRC Indonesia dan satu putusan FIFA yang belum dilaksanakan. Adapun Persija tercatat memiliki satu perkara yang masih dalam tahap korespondensi.

Persoalan serupa juga ditemukan di Pegadaian Championship dengan empat klub yang memiliki tunggakan terhadap 51 pemain. Keempatnya adalah Persiku Kudus, PSBS Biak, PSIS Semarang, dan PSMS Medan dengan total kewajiban mencapai Rp3,934 miliar.

Sementara itu, Liga Nusantara menjadi satu di antara kompetisi dengan jumlah pemain terdampak yang cukup besar.

APPI mencatat tujuh klub masih memiliki tunggakan terhadap 114 pemain dengan nilai mencapai Rp4,459 miliar dan 13.329,4 dolar AS (Rp241,3 juta).

Ketujuh klub tersebut adalah Persibo Bojonegoro, Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Sriwijaya FC, dan Persekat Tegal.

Persitara tercatat memiliki 22 perkara yang sedang diproses melalui NDRC Indonesia, sedangkan Sriwijaya FC memiliki tujuh perkara korespondensi, tujuh perkara di NDRC, serta 36 putusan NDRC Indonesia yang belum dilaksanakan.

Jumlah pemain yang terdampak paling banyak tercatat di Liga 4 dengan sebelas klub dan total 128 pemain. Nilai tunggakan dalam kompetisi tersebut mencapai Rp5,042 miliar serta 14.000 dolar AS (Rp253,5 juta).

Sebelas klub yang masuk daftar APPI adalah Bantul United, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Bandung, Persikabo 1973, Persiwa Wamena, PS Siak, PSGJ Cirebon, dan PSM Madiun.

Sejumlah klub juga masih memiliki putusan yang belum dilaksanakan, termasuk Kalteng Putra dengan 28 putusan NDRC Indonesia dan dua putusan FIFA.

APPI turut memberikan apresiasi kepada klub yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada pemain, Rans Nusantara FC dan Persid Jember.

APPI menilai pemenuhan hak pemain merupakan kewajiban mendasar yang harus dijalankan setiap klub profesional.

Dalam keterangannya, APPI mengingatkan sepak bola merupakan profesi sekaligus sumber penghidupan bagi para pemain dan keluarganya.

Penghasilan dari aktivitas profesional tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga mempersiapkan masa pensiun.

Keterlambatan pembayaran gaji maupun kompensasi kontrak juga dapat berdampak terhadap kondisi psikologis dan kepastian finansial pemain.

Situasi tersebut dinilai makin rentan bagi pesepak bola yang berkompetisi di Liga Nusantara maupun kompetisi daerah karena memiliki keterbatasan sumber pendapatan lainnya.

Sriwijaya FC menjadi satu di antara contoh persoalan tunggakan yang berlangsung selama beberapa musim kompetisi.

APPI menyebut para pemain klub tersebut belum mendapatkan penyelesaian atas hak-haknya sejak musim 2023/2024, meski komunikasi dengan pihak klub telah beberapa kali dilakukan.

Persoalan itu juga berkaitan dengan tunggakan lintas musim, yakni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026.

Kondisi tersebut menunjukkan penyelesaian kewajiban kepada pemain masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan komitmen nyata dari pihak klub.

APPI juga menyoroti klub-klub yang tidak lagi memiliki status operasional jelas atau sudah tidak mengikuti kompetisi, seperti Persiwa Wamena, Kalteng Putra, Persewar Waropen, dan Persikabo 1973.

Menurut APPI, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban klub untuk menyelesaikan hak-hak pemain yang belum dibayarkan.

Selain mendorong penyelesaian tunggakan, APPI meminta agar tata kelola kompetisi makin diperkuat melalui mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap klub peserta. Rekam jejak pemenuhan hak pemain juga diharapkan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan klub mengikuti kompetisi.

APPI turut mengingatkan para pemain agar tetap menjaga profesionalitas dan memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan hak mereka.

APPI bersedia memberikan pendampingan sesuai mekanisme yang berlaku agar seluruh kewajiban klub terhadap pemain dapat diselesaikan.