Man City Terancam Kehilangan Pemiliknya, Bos IFR Buka Suara soal Kasus Finansial

Manchester City masih menunggu hasil banding atas kasus pelanggaran finansial Premier League, serta pemilik klub berpotensi menghadapi tekanan untuk melepas kepemilikan jika banding ditolak.

Bola.com, Jakarta - Manchester City menghadapi potensi konsekuensi serius jika banding mereka dalam kasus pelanggaran aturan finansial Premier League tidak membuahkan hasil

Menurut laporan Sport Illustrated, Kamis (22/10/2026), sebuah komisi independen memutuskan Manchester City menggunakan kontrak yang disebut “palsu” untuk meningkatkan pendapatan secara artifisial dan mengurangi biaya lebih dari £900 juta atau sekitar 1,2 miliar dolar AS dalam periode 2009 hingga 2018.

Klub berjulukan The Citizens itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan hasil yang dijadwalkan diumumkan pada 23 Januari 2027.

Jika banding mereka ditolak, Manchester City berpotensi menghadapi sanksi lebih lanjut. Bahkan, posisi pemilik klub juga bisa menjadi sorotan setelah proses banding selesai.

Ketua IFR, David Kogan, menegaskan organisasinya memiliki wewenang untuk meminta pemilik klub melepas kepemilikannya apabila ditemukan pengelolaan yang tidak pantas, tidak adil, atau bertentangan dengan etika.

“Kami memiliki wewenang untuk meminta seorang pemilik mundur dari sebuah klub jika kami percaya bahwa mereka menjalankan klub dengan cara yang tidak pantas, tidak adil, atau tidak sesuai dengan etika,” kata Kogan dalam podcast The Rest Is Football.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

IFR Punya Wewenang Paksa Pemilik Manchester City Jual Klub

Ketika ditanya apakah Manchester City, yang mayoritas sahamnya dimiliki Abu Dhabi United Group, dapat menolak jika diminta menjual klub, David Kogan menegaskan bahwa IFR memiliki wewenang untuk mengambil langkah tersebut.

“Tidak, tidak, tidak. Kami memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukannya,” ujar Kogan.

Meski demikian, Kogan menegaskan IFR belum akan mengambil keputusan sebelum proses banding Manchester City selesai.

Setelah itu, pihaknya akan mempertimbangkan apakah perlu melakukan penyelidikan terpisah sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Saya tidak akan terburu-buru membuat penilaian apa pun sampai kita melihat semua pertanyaan itu terjawab," ujar Kogan.

"Kemudian, kita harus memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan sendiri, menarik kesimpulan, dan menentukan langkah yang akan diambil. Mendahului proses tersebut akan menjadi kesalahan besar,” lanjutnya.

Presiden La Liga Ikut Angkat Suara

Presiden La Liga, Javier Tebas, juga mengkritik Manchester City setelah putusan bersalah yang dijatuhkan kepada klub itu. Ia bahkan menuntut adanya keadilan bagi Premier League dan seluruh ekosistem sepak bola Eropa.

Tebas, yang baru-baru ini menjadi sorotan setelah membandingkan Real Madrid dengan Joseph Goebbels, kepala propaganda Nazi, kembali menyampaikan kritiknya saat berbicara dalam konferensi bisnis SPORTEL di Monaco.

“Saya tertarik untuk memahami bagaimana kisah ini akan berakhir. Ini penting bagi Premier League dan ekosistem sepak bola Eropa,” kata Tebas.

“Ada orang-orang yang harus meninggalkan UEFA karena Manchester City. Jadi, saya pikir kita membutuhkan keadilan untuk Premier League, Eropa, dan UEFA,” lanjutnya.

Javier Tebas Minta City Dihukum Seberat-Beratnya

Saat berbicara dalam KTT Kinerja FIFPRO bulan lalu, Tebas juga mendesak agar Manchester City dijatuhi hukuman seberat mungkin atas pelanggaran yang dituduhkan kepada klub tersebut.

“Saya tidak tahu aturan pastinya, tetapi saya yakin hukumannya harus menjadi yang terberat dalam peraturan Premier League untuk kasus seperti ini,” ujar Tebas.

Menurutnya, hukuman tersebut harus memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi klub lain. Ia menegaskan penegakan aturan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan atau kedekatan antarpihak.

“Ini bukan soal hubungan ayah dan anak-anaknya. Hukuman harus diberikan untuk memastikan aturan dipatuhi. Melanggar aturan selama lebih dari 10 tahun, sekecil apa pun pelanggarannya, merupakan masalah yang sangat serius,” katanya.

“Hukuman bagi pihak yang melanggar harus berat. Bukan hanya untuk memberi contoh, tetapi juga karena aturan memang telah dilanggar,” tutup Tebas.

Sumber: SI

Video Populer

Foto Populer