INDEF Kritik Data BPS: Penerimaan Pajak Mustinya Meningkat jika Ekonomi Tumbuh Pesat, Bukan Justru Turun

Fadhil secara khusus menggarisbawahi adanya penurunan dalam penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2025.

Ia mencatat bahwa realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mengalami penurunan dari Rp332,9 triliun pada semester I 2024 menjadi hanya Rp267,3 triliun pada periode yang sama di tahun ini.

“Seharusnya, jika pertumbuhan ekonomi benar meningkat, maka penerimaan pajak, khususnya dari sisi konsumsi seperti PPnBM, juga ikut naik,” jelasnya.

Fadhil berpendapat bahwa terdapat kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan dan penerimaan pajak yang justru menurun.

“Ini menunjukkan indikator yang bertolak belakang. Ekonomi diklaim tumbuh, tetapi penerimaan PPN dan PPnBM justru turun,” ujarnya.

Meskipun secara keseluruhan, Fadhil mencatat bahwa penerimaan bruto pada semester I 2025 tumbuh 2,3 persen menjadi Rp1.087,8 triliun, penerimaan neto justru mengalami penurunan sebesar 7 persen menjadi Rp831,3 triliun.

“Jika dilihat dari sisi penerimaan neto, tax ratio kita turun dari 8,4 persen menjadi 7,1 persen. Kalau angka Produk Domestik Bruto (PDB) memang benar meningkat, seharusnya tax ratio juga ikut naik, tapi kenyataannya justru menurun,” ungkapnya.

Fadhil menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam data yang ada dan mendesak agar pemerintah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyampaian informasi terkait pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, “Kalau ada kesalahan metodologis atau penggunaan basis data yang tidak tepat, ini sangat berbahaya. Karena menunjukkan kinerja perpajakan yang buruk. Seharusnya ekonomi tumbuh, tax ratio juga tumbuh. Tapi ini justru menunjukkan sebaliknya.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akurasi data dalam menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, Fadhil juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data Produk Domestik Bruto (PDB) dapat berdampak negatif bagi pemerintah.

Ia menjelaskan: “Kalau data PDB salah, dampaknya langsung ke kredibilitas pemerintah. Ini berbahaya karena menunjukkan bahwa kinerja pajaknya, yang seharusnya meningkat, justru menurun.”

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa data yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya.