Pramono Anung: Kemacetan di TB Simatupang Masalah Serius!

“Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Pramono Anung, dalam pernyataannya di DPRD Jakarta, menekankan pentingnya penanganan terhadap keberadaan “pak ogah” yang sering mengatur lalu lintas secara ilegal di area tersebut.

Ia mendesak agar tindakan penertiban segera dilakukan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Dinas Perhubungan, Satpol PP itu nampak di permukaan. Saya tidak mau di lapangan ada lagi ‘pak ogah-pak ogah’. Enggak boleh ada lagi. Mohon Satpol PP dan sebagainya untuk ditertibkan,” tegasnya.

 Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemacetan yang terjadi di kawasan TB Simatupang.

Ia juga meminta agar pihak terkait memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, termasuk imbauan untuk menggunakan transportasi umum.

“Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Sejak awal harus disampaikan ke masyarakat, kalau lewat sini pasti macet. Dan kita imbau untuk naik transportasi umum. Itu perlu terus disampaikan,” tutupnya.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pramono Anung (@pramonoanungw) di Instagram.