Negara Korbankan Rp362 Triliun Tiap Tahun Lewat Insentif Pajak

Jika ditelusuri lebih jauh, sekitar Rp169 triliun dari jumlah tersebut diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana ini mencakup pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sektor pendidikan, kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan beberapa kebutuhan esensial lainnya.

Selain itu, 23 persen dari total belanja perpajakan dialokasikan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, 16,9 persen digunakan untuk investasi, dan sekitar 12,9 persen ditujukan bagi sektor dunia usaha.

Yon juga mencontohkan bentuk nyata dukungan pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Misalnya, usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Ada pula fasilitas PPh final 0,5 persen bagi UMKM dengan penghasilan hingga Rp4,8 miliar, serta skema khusus untuk sektor industri tertentu.

"Ini kan bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kita sadar ini adalah pengorbanan, tapi itu pilihan kebijakan dengan tujuan dan maksud tertentu," tegas Yon.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap beban pajak masyarakat kecil dan pelaku usaha tetap ringan, sembari menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber: merdeka.com