Indonesia Berencana Operasikan PLTN Pertama pada 2032, Berikut Ini Estimasi Biayanya

Bola.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana memulai operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032. Menurut pemerintah, PLTN adalah salah satu pilihan strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi di tingkat nasional. 

Namun, pembangunan proyek ini diperkirakan memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan pengembangan PLTN sejalan dengan kebijakan nasional dan Asta Cita butir kedua, yang menekankan pentingnya penguatan pertahanan dan keamanan.

Langkah ini juga bertujuan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai Net Zero Emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ungkap Yuliot dalam acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir Executive Meeting dan Penganugerahan Bapeten Award 2025 yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin (27/10/2025).

Yuliot juga menjelaskan Indonesia memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960. Proses ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung dengan kapasitas 2 MW, Reaktor Kartini di Yogyakarta yang memiliki kapasitas 100 kW, serta Reaktor Serpong di Tangerang Selatan dengan kapasitas 30 MW.

Ia juga menyampaikan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia didukung oleh dasar hukum yang kuat. Ini terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, serta pencantuman arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 mengenai Kebijakan Energi Nasional.

Yuliot menjelaskan dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kini tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, tetapi justru menjadi elemen krusial dalam perencanaan energi nasional.

"Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060," urainya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dari total rencana kapasitas 44 GW tersebut, sekitar 35 GW akan diperuntukkan bagi kebutuhan listrik masyarakat umum, sedangkan 9 GW akan dialokasikan untuk mendukung produksi hidrogen nasional. "Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional," jelasnya.

Menurut peraturan pemerintah yang berlaku, kontribusi energi nuklir dalam campuran energi nasional diperkirakan meningkat menjadi 5 persen pada 2030 dan mencapai 11 persen pada 2060.

Meskipun ada potensi yang besar, Yuliot mengungkapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pendanaan dan durasi pembangunan.

Biaya investasi untuk membangun satu unit PLTN diperkirakan mencapai USD 3,8 miliar, yang setara dengan Rp 63,15 triliun berdasarkan kurs Rp 16.621 per dolar AS, dengan waktu konstruksi yang diperkirakan sekitar 4 hingga 5 tahun.

"Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah akan memperhatikan penuh mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta kerja sama internasional untuk memastikan operasional melalui Bapeten," tuturnya.