Menaker Yassierli Siapkan Formula Baru untuk Aturan UMP 2026

Pemerintah, kata Yassierli, berkomitmen untuk menyampaikan hasil akhirnya kepada publik setelah seluruh masukan dari pihak-pihak terkait terakomodasi.

"Dewan Pengupahan Nasional sudah bekerja, sudah ada beberapa rapat untuk memfinalisasi regulasinya. Nantinya, hasil itu akan kami buka pada waktunya," ujarnya.

Menurut Yassierli, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar kebijakan UMP 2026 tidak hanya adil bagi pekerja, tetapi juga realistis dan dapat dijalankan oleh pelaku usaha di seluruh provinsi.

Yassierli mengungkapkan, regulasi UMP 2026 kemungkinan tidak lagi berbentuk satu angka pasti seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan dalam bentuk formula penyesuaian.

Rumusan tersebut saat ini masih dalam tahap penyempurnaan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rumusan drafnya sepertinya mengacu pada amanat MK, yakni memberdayakan Dewan Pengupahan Nasional untuk menentukan besaran kenaikan. Artinya, harus ada ruang bagi Depenas dan Dewan Pengupahan provinsi untuk berperan," jelas Yassierli.

Adapun aturan yang berlaku saat ini, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), hanya mengatur penetapan UMP tahun 2025 dengan ketentuan kenaikan sebesar 6,5 persen.

Untuk 2026, pemerintah akan menerbitkan regulasi baru yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah.

"Itu yang sedang kami finalisasi sekarang. UMP untuk 2026 sedang kami siapkan regulasinya," kata Yassierli.

Sumber: merdeka.com