Aturan Baru DJP: Eks Pegawai Harus Menunggu 5 Tahun sebelum Jadi Konsultan Pajak

Itulah mengapa, pemerintah menetapkan masa tunggu dua hingga lima tahun, bergantung pada status pegawai, demi menjaga integritas proses di sektor perpajakan.

"Jadi, ada masa tunggulah, lima tahun. Untuk pegawai aktif, kalau yang sudah paripurna, itu ada masa tunggulah, dua tahun saja. Ya mudah-mudahan, itu bisa membuat kami lebih bisa optimum," ujar Bimo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa tindakan pembenahan internal terus dilakukan usai DJP memberhentikan 26 pegawai. Ia menekankan bahwa disiplin serupa berlaku di seluruh unit Kementerian Keuangan.

"Terkait pemecatan, lain-lain belum ada. Tapi, pesannya sama ke depan, kami akan bersihkan aparat pajak maupun Bea Cukai dari praktik-praktik yang mungkin kurang baik," kata Purbaya melalui sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor.

Purbaya juga menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas bila masih ada pelanggaran.

"Saya enggak liat ke belakang, tapi kalau di sini masih ada yang macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga," ujarnya.

Kendati menegaskan tidak ada toleransi terhadap penyimpangan, Purbaya tetap berkomitmen memberikan ruang apresiasi bagi pegawai yang menunjukkan kinerja baik.

"Kalau ada macam-macam, enggak ada ampun. Kalau bagus bakal diberi penghargaan dan enggak diganggu. Tapi, saat yang sama, jangan sampai ada penyelewengan/penyimpangan di mereka," tandasnya.

Sumber: merdeka.com