Kemen PKP Luncurkan Rusunami dan Rusunawa, Solusi Hunian Vertikal Terjangkau di Perkotaan

Kemen PKP sedang berdialog dengan pengembang, asosiasi terkait, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan konsep ini sesuai kebutuhan pasar dan dapat diimplementasikan efektif.

Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses hunian layak, baik melalui kepemilikan maupun sewa.

Satu di antara tantangan utama pembangunan hunian vertikal adalah harga tanah. Kemen PKP berencana memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik negara, baik dari pemerintah pusat, BUMN, maupun BUMD.

"Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk mengidentifikasi titik-titik lahan yang bisa dikerjasamakan," kata Sri Haryati.

Unit rusun subsidi nantinya akan menggunakan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL. Dengan begitu, hak kepemilikan bangunan tetap di tangan masyarakat, sementara lahan tetap milik negara, menjamin keberlanjutan dan pengawasan pemerintah.

Tingginya harga tanah mendorong Kemen PKP fokus pada hunian vertikal. Kajian menyeluruh dilakukan untuk memastikan harga rusun subsidi tetap terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus memberikan keuntungan wajar bagi pengembang.

"Jadi, harganya harus tetap profit untuk pengembang, tetapi bisa dicicil oleh MBR. Kami bekerja sama dengan BPS untuk menghitung harga yang sesuai," lanjut Sri Haryati.

Pembiayaan akan didukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), memudahkan MBR mencicil hunian sesuai kemampuan.

Konsep rusun subsidi perkotaan kini dalam tahap finalisasi. Setiap kebijakan baru dibahas secara menyeluruh bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Hukum dan BPS agar aspek legal dan teknis terverifikasi.

"Begitu sudah ditetapkan, kami ingin implementasinya berjalan lancar, dari sisi ketentuannya," tegas Sri Haryati.

Sumber: merdeka.com