Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan Diterpa Skandal Baru, Audit Ungkap Dugaan Hiburan Seksual bagi Wasit Asing

Bola.com, Jakarta - Laporan audit pemerintah Korea Selatan mengungkap bahwa Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) diduga menyediakan hiburan seksual bagi wasit asing sebelum dan sesudah pertandingan internasional yang digelar di negara tersebut pada periode 2011 hingga 2012.

Yonhap menuliskan, temuan tersebut tertuang dalam laporan audit Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata yang disusun pada 2016.

Dalam laporan itu disebutkan KFA menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar layanan hiburan seksual bagi wasit tamu di panti pijat dan tempat hiburan dewasa lainnya di Seoul serta kota-kota lain yang menjadi tuan rumah pertandingan internasional antara Maret 2011 hingga Maret 2012.

Pertandingan yang dimaksud mencakup laga kualifikasi Olimpiade London 2012 dan Kualifikasi Piala Dunia 2014.

Sekitar belasan wasit dan koordinator pertandingan dari tujuh laga disebut menerima fasilitas tersebut. Mereka berasal dari Jepang, Uni Emirat Arab, Iran, Bahrain, dan Uzbekistan.

Dalam tujuh pertandingan itu, Korea Selatan tidak terkalahkan dengan catatan lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Pada dua laga Kualifikasi Olimpiade, Korea Selatan mengalahkan Oman 2-0 pada 21 September 2011, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Qatar pada 14 Maret 2012. Saat menghadapi Qatar, Korea Selatan telah lebih dulu memastikan tiket ke Olimpiade.

Sementara pada 29 Februari 2012, Korea Selatan mengalahkan Kuwait 2-0 untuk melaju ke putaran berikutnya Kualifikasi Piala Dunia.

Laporan tersebut tidak menyebut adanya hubungan langsung antara tindakan KFA dengan hasil pertandingan. Korea Selatan memang lebih diunggulkan dalam ketiga laga tersebut dan kemenangan yang diraih tidak dianggap sebagai hasil yang mengejutkan.

Meski begitu, temuan audit pemerintah itu kembali menjadi sorotan terhadap KFA yang selama ini kerap menuai kritik.

KFA juga berpotensi terhindar dari sanksi FIFA. Berdasarkan Kode Etik FIFA, pelanggaran terhadap ketentuannya tidak dapat diproses setelah lima tahun, sedangkan untuk kasus suap dan korupsi batas waktunya mencapai 10 tahun.

Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan pelecehan, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual tidak memiliki batas waktu penuntutan. Namun, pembayaran untuk layanan hiburan seksual belum tentu termasuk kategori tersebut.

Saat dugaan itu terjadi, KFA dipimpin Cho Chung-yun. Ketika mengumumkan hasil audit pada Desember 2016, kementerian menyatakan telah meminta kepolisian menyelidiki Cho atas dugaan penyalahgunaan dana KFA.

Kementerian juga menyebut mantan maupun pegawai aktif KFA menggunakan kartu kredit perusahaan di panti pijat dan tempat lain yang dianggap tidak semestinya.

Pada Jumat hari ini, kementerian menjelaskan audit sebelumnya memang memeriksa dugaan penyediaan hiburan seksual bagi wasit asing. Namun, perincian kasus tersebut tidak diungkap saat itu karena kesulitan memverifikasi seluruh fakta yang ada.

Selain itu, pegawai KFA yang dituduh menyalahgunakan kartu kredit perusahaan tidak dijatuhi hukuman pidana maupun sanksi disiplin dari organisasi.

Dalam artikelnya, Yonhap menyebut stasiun televisi JTBC menjadi media pertama yang mengungkap kembali kasus ini pada Kamis.

Sejumlah mantan pejabat KFA mengatakan kepada JTBC bahwa para wasit internasional tersebut secara khusus meminta dibawa ke tempat hiburan dewasa dan hal itu disebut sebagai "praktik yang lazim pada masa itu".

Seorang mantan eksekutif KFA bahkan mengklaim praktik serupa berlangsung lebih buruk di negara lain.

Seorang pejabat KFA yang masih aktif mengatakan pihaknya sulit memverifikasi penggunaan kartu kredit perusahaan dari periode tersebut. Namun, ia menegaskan KFA kini telah menerapkan pedoman internal yang lebih ketat.

Laporan audit tersebut kembali mencuat hanya beberapa jam setelah kepolisian menggeledah kantor pusat KFA di Cheonan, sekitar 90 kilometer di selatan Seoul, serta KFA House di Seoul.

Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyelidikan terkait penunjukan mantan pelatih Timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, pada 2024.

Polisi menyita sejumlah dokumen yang diyakini dapat membantu penyelidikan mengenai dugaan campur tangan dan upaya menghalangi proses penunjukan pelatih oleh petinggi KFA, termasuk mantan ketuanya, Chung Mong-gyu.

Hong Myung-bo dan Chung Mong-gyu sama-sama mengundurkan diri setelah Korea Selatan tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026.Keduanya juga dimintai keterangan dalam sidang parlemen pada 30 Juli.

Dalam sidang tersebut, para anggota parlemen mempertanyakan berbagai kebijakan KFA yang menuai kritik, termasuk alasan di balik kegagalan Korea Selatan lolos dari fase grup Piala Dunia 2026.

Sumber: Yonhap