Kebijakan Imigrasi Ketat Trump Diprediksi Kurangi 15,7 Juta Tenaga Kerja AS pada 2035

Dalam analisisnya, NFAP yang berbasis di Washington, DC, menggambarkan skenario yang cukup mengkhawatirkan.

Selama periode kebijakan imigrasi ketat di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat diproyeksikan kehilangan sekitar 6,8 juta tenaga kerja pada 2028.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa dampaknya akan makin besar dalam jangka panjang. Pada 2035, kekurangan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15,7 juta orang, menggambarkan konsekuensi berkelanjutan dari kebijakan pembatasan migrasi tersebut.

Kekurangan ini dapat mengganggu stabilitas berbagai sektor industri penting di AS.

Selain menyusutkan jumlah pekerja, kebijakan imigrasi Trump juga dinilai menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Axios melaporkan, kebijakan yang agresif terhadap imigran berpotensi menekan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sekitar 0,5 persen.

Dampak perlambatan ini diproyeksikan berlangsung sepanjang tahun fiskal 2025 hingga 2035, menandakan tekanan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Menanggapi hasil studi tersebut, juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, memberikan pandangan berbeda. Ia menilai bahwa agenda penciptaan lapangan kerja Trump justru menitikberatkan pada pemanfaatan "potensi yang belum dimanfaatkan" di dalam negeri.

Jackson menjelaskan bahwa lebih dari 10 persen anak muda Amerika saat ini tidak bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan atau pelatihan kejuruan.

Menurutnya, kelompok ini merupakan cadangan tenaga kerja yang bisa diaktifkan untuk mengisi kekosongan di pasar tenaga kerja nasional.

"Fokus kami adalah memberdayakan generasi muda Amerika yang belum terserap di dunia kerja," kata Jackson kepada Axios.

Ia menambahkan bahwa strategi tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja imigran.

Kebijakan imigrasi yang kini menjadi sorotan berawal dari janji kampanye Trump dan langkah-langkah awalnya setelah menjabat sebagai presiden.

Pada hari pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47, ia menegaskan komitmen untuk menghentikan imigrasi ilegal dan memulai deportasi besar-besaran terhadap imigran tanpa dokumen.

Langkah tersebut kemudian diwujudkan melalui serangkaian kebijakan yang memperketat pengawasan di perbatasan.

Trump bahkan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai "krisis di perbatasan selatan dengan Meksiko".

Tindakan-tindakan ini mencerminkan pendekatan pemerintahan Trump yang mengutamakan keamanan perbatasan dan pembatasan imigrasi.

Namun, di tengah upaya tersebut, muncul kekhawatiran baru bahwa kebijakan serupa justru dapat meninggalkan dampak ekonomi berkepanjangan, mulai berkurangnya tenaga kerja hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi AS dalam dekade mendatang.

Sumber: merdeka.com