Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Tekan Donald Trump terkait Aturan Jaminan Visa

Bola.com, Jakarta - FIFA dikabarkan mendesak Presiden Amerika Serika (AS), Donald Trump, dan pemerintahannya untuk memberikan pengecualian bagi para pemain yang berpotensi terdampak kebijakan baru masuk ke AS menjelang Piala Dunia 2026.

Desakan ini muncul setelah pemerintah AS memberlakukan program baru bernama "Visa Bond Pilot Program" (program percontohan jaminan visa), sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi.

Program tersebut mulai berlaku pada 2 April 2026 dan menyasar 50 negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran masa tinggal visa yang tinggi.

Dalam aturan itu, warga dari negara-negara tersebut yang ingin masuk ke AS dengan visa bisnis atau wisata diwajibkan membayar jaminan hingga 15.000 dolar Amerika.

Menurut pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berbicara kepada Reuters, uang jaminan akan dikembalikan jika pemegang visa mematuhi ketentuan, termasuk kembali ke negara asal sesuai aturan, atau bahkan jika mereka akhirnya tidak melakukan perjalanan.

Dari 50 negara yang terdampak, lima di antaranya akan tampil di Piala Dunia 2026, yakni Aljazair, Tanjung Verde, Senegal, Pantai Gading, dan Tunisia.

Sejak Januari tahun ini, kebijakan tersebut sudah berlaku bagi Aljazair, Tanjung Verde, Senegal, dan Pantai Gading, sementara Tunisia baru ditambahkan ke dalam daftar pada bulan ini.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pemain, tetapi juga suporter, pelatih, staf tim, hingga pejabat federasi dari negara-negara tersebut yang akan bepergian ke Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen.

Dalam ketentuan resmi program tersebut tidak disebutkan secara jelas kemungkinan adanya pengecualian. Bahkan ditegaskan bahwa tidak ada prosedur untuk mengajukan pembebasan dari kewajiban pembayaran jaminan.

Meski begitu, menurut laporan The Athletic, FIFA secara internal terus menekan pemerintah AS agar memberikan pengecualian, setidaknya bagi para pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa baik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat maupun FIFA belum memberikan kepastian apakah pemain dari negara-negara terdampak tetap diwajibkan membayar jaminan tersebut.

Situasi ini berpotensi menjadi isu besar menjelang Piala Dunia 2026, terutama terkait kelancaran partisipasi negara-negara peserta di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Sumber: Sportbible