Penutupan Pemerintah AS Ganggu Persiapan Keamanan Piala Dunia 2026

Bola.com, Jakarta - Perencanaan keamanan untuk Piala Dunia 2026 dilaporkan mengalami hambatan akibat penutupan sebagian operasional pemerintah Amerika Serikat, meski seluruh dana pengamanan sebenarnya sudah dicairkan.

Hal itu diungkapkan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security) dalam sidang Senat, Rabu waktu setempat.

"Banyak upaya perencanaan untuk Piala Dunia melambat dan tertunda akibat terhentinya pendanaan, serta banyak pegawai yang dirumahkan sementara,” kata Christopher Tomney, Direktur Kantor Kesadaran Situasi Keamanan Dalam Negeri (DHS ​Office of Homeland Security Situational Awareness), di hadapan Komite Anggaran Senat.

Sebelumnya, laporan intelijen yang dikaji Reuters bulan lalu memperingatkan potensi ancaman dari kelompok ekstremis dan pelaku kriminal yang dapat menargetkan Piala Dunia 2026.

Para pejabat juga sempat menyoroti keterlambatan penyaluran dana keamanan yang telah disetujui.

Tomney menjelaskan bahwa Badan Manajemen Darurat Federal (Federal ​Emergency Management Agency) kini telah menyalurkan dana sebesar 625 juta dolar AS, yang dialokasikan untuk pengamanan.

Piala Dunia 2026 dengan 48 tim akan digelar pada Juni hingga Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

"Seluruh pendanaan kini sudah dicairkan. Sistem pengelolaan hibah (FEMA GO) kami sudah aktif dan berjalan," ujar Tomney.

Penutupan operasional DHS telah berlangsung lebih dari dua bulan, setelah anggota Kongres belum mencapai kesepakatan terkait undang-undang pendanaan menyusul kebijakan pengetatan imigrasi oleh Presiden Donald Trump.

Trump sebelumnya telah menandatangani perintah untuk tetap membayar seluruh pegawai DHS.

Saat ditanya dampak konkret dari situasi ini, Tomney menyebut banyaknya petugas keamanan transportasi (Transportation Security Administration) yang meninggalkan posisi mereka.

"Kami tidak bisa begitu saja mengganti keahlian itu dalam semalam. Hal itu telah menghambat koordinasi kami dengan pemerintah negara bagian dan lokal," kata Tomney.

Sumber: Reuters