Bola.com, Jakarta - Kelompok pemerhati hak asasi manusia menilai Piala Dunia 2026 berpotensi dimanfaatkan sebagai alat pencitraan politik oleh pemerintahan Donald Trump.
Mereka menyebut turnamen yang akan digelar musim panas ini bisa berubah menjadi panggung besar "pencucian citra melalui olahraga" atau sportswashing.
Koalisi Sport and Rights Alliance (SRA), yang di dalamnya terdapat Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, mendesak adanya langkah konkret untuk menjamin perlindungan hak individu selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
Peringatan itu muncul di tengah kekhawatiran kelompok suporter yang mengaku tidak punya gambaran sama sekali soal risiko yang dihadapi penonton jika melakukan pelanggaran di Amerika Serikat selama turnamen.
Praktik Sportswashing
Direktur Inisiatif Global HRW, Minky Worden, menjelaskan bahwa sportswashing adalah praktik memanfaatkan popularitas ajang olahraga untuk menarik simpati publik sekaligus menutupi pelanggaran serius hak asasi manusia.
Ia menilai istilah yang sebelumnya kerap dilekatkan pada rezim non-demokratis kini relevan untuk konteks Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada.
"Turnamen ini seharusnya menjadi Piala Dunia pertama yang memiliki kerangka kerja hak asasi manusia, dengan perlindungan utama bagi pekerja, penonton, pemain, dan komunitas," ujar Worden.
"Namun, pengetatan kebijakan imigrasi yang keras, kebijakan diskriminatif, serta ancaman terhadap kebebasan pers justru membuat turnamen ini berisiko ditandai oleh eksklusi dan rasa takut. Kami ingin menegaskan bahwa praktik sportswashing masih berlangsung dan Piala Dunia ini berpotensi menjadi ajang besar untuk itu," imbuhnya.
Alat Pesan Politik
Worden juga menyoroti bagaimana pemerintah AS menggunakan Piala Dunia dan Olimpiade Musim Dingin sebagai medium penyampaian pesan politik.
"Di Amerika Serikat, Donald Trump secara khusus berupaya menjadikan olahraga sebagai alat, baik untuk menutupi kampanye penegakan imigrasi yang agresif maupun untuk membangun kesan bahwa Piala Dunia ini aman dan menyenangkan," katanya.
"Pesan kami jelas: situasinya tidak aman, tidak sepenuhnya menyenangkan, dan bahkan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegasnya.
Laporan HRW bulan ini menyebutkan hanya empat dari 16 kota tuan rumah, yakni Atlanta, Dallas, Houston, dan Vancouver, yang telah merilis rencana aksi wajib terkait hak asasi manusia.
Selain itu, pembatasan perjalanan oleh pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk empat peserta Piala Dunia 2026, turut memicu kekhawatiran, begitu pula potensi respons aparat terhadap aksi protes di sekitar stadion.
Minim Komunikasi
Kepala kebijakan Football Supporters Europe (FSE), Martin Endemann, mengungkapkan bahwa organisasinya merasakan minimnya komunikasi dari otoritas AS, berbeda dengan pengalaman saat Piala Dunia di Qatar, empat tahun lalu.
"Orang-orang benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya.
"Biasanya kami punya gambaran tertentu, tetapi sekarang saya sama sekali tidak punya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika ada protes pertama di stadion. Saya juga tidak tahu bagaimana jika protes terjadi di luar stadion, entah dari masyarakat sipil, komunitas, atau suporter. Dan saya tidak tahu bagaimana polisi AS akan merespons pelanggaran kecil. Mari jujur, selalu ada suporter yang bertindak di luar batas. Pertanyaannya, bagaimana respons aparat di sana?" ucapnya.
Pihak FIFA dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah dimintai tanggapan, tetapi belum memberikan pernyataan resmi.
Sumber: The Guardian