Gianni Infantino Gelar Rapat Darurat FIFA di Tengah Krisis Kepercayaan

Bola.com, Jakarta - Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan menggelar rapat darurat bersama jajaran petinggi organisasi di Rabat, Maroko, pada Rabu (5/8/2026) waktu setempat.

Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya setelah kontroversi rencana pembentukan perusahaan komersial baru FIFA.

Situasi makin memanas setelah Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, Arsene Wenger, secara terbuka mendukung pembatalan proyek tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga independensi FIFA.

Kontroversi bermula dari rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah perusahaan yang akan mengelola aspek komersial dan operasional berbagai turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia.

Bagian yang paling menuai kritik adalah usulan menjual 20 persen saham FFE kepada investor swasta. Rencana tersebut langsung mendapat penolakan keras dari sejumlah konfederasi besar, termasuk UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Bahkan, UEFA sempat mengancam akan memboikot seluruh kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, jika proyek tersebut tetap dijalankan. Tekanan tersebut akhirnya membuat FIFA membatalkan proyek FFE pada akhir pekan lalu.

Arsene Wenger, yang sebelumnya dikritik karena memilih diam, akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mantan pelatih Arsenal itu menegaskan dirinya tidak terlibat dalam rencana investasi swasta itu dan mendukung penuh keputusan FIFA untuk membatalkannya.

"Saya tidak terlibat dalam rencana tersebut. Keputusan untuk menarik proyek itu benar-benar diperlukan dan tidak perlu diperdebatkan lagi," ujar Wenger.

Ia juga menambahkan FIFA harus tetap menjadi organisasi yang independen dan bekerja untuk kepentingan sepak bola dunia dengan mengedepankan komitmen, transparansi, dan integritas.

Meski proyek FFE telah dibatalkan, tekanan terhadap Gianni Infantino belum mereda. UEFA menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden FIFA itu. Beberapa asosiasi anggotanya, termasuk Inggris dan Wales, dikabarkan menarik dukungan kepada Infantino.

Sementara itu, sejumlah anggota Dewan FIFA disebut sedang berupaya mengumpulkan dukungan mayoritas untuk meminta pertemuan resmi guna mempertanggungjawabkan kebijakan Infantino, termasuk penanganan dalam kasus Folarin Balogun.

Apabila permintaan tersebut ditolak, sejumlah anggota dewan dikabarkan mempertimbangkan langkah "boikot tata kelola" yang berpotensi menghambat operasional FIFA.

Di internal organisasi, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, juga mengirimkan surat elektronik kepada seluruh staf. Ia mengakui para pegawai telah berada di tengah situasi yang sulit dipahami setelah berbagai polemik yang terjadi dalam sepekan terakhir.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time. We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous…

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

Masa depan Gianni Infantino kini bergantung pada dukungan berbagai konfederasi. Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania diperkirakan masih berada di belakang sang presiden. Namun, suara dari negara Asia diyakini akan menjadi penentu.

Beberapa federasi seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Sri Lanka, dan Lebanon tetap memberikan dukungan kepada Gianni Infantino.

Sebaliknya, Presiden Federasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Al Hussein, melontarkan tuduhan serius dengan menyebut FIFA melakukan "pemerasan".

Melalui unggahan di media sosial X, Pangeran Ali mengklaim FIFA menjanjikan pencairan dana yang menjadi hak federasi jika ia memberikan suara kepada Infantino. Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Sementara di sisi lain, UEFA juga tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait proyek FFE.

Organisasi sepak bola Eropa itu bahkan telah meminta Infantino dan sejumlah pejabat FIFA untuk mengamankan seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut sebagai bagian dari kemungkinan proses hukum di masa mendatang.

Sumber: BreakingNews