Gubernur Bali Bakal Larang Alih Fungsi Lahan Produktif untuk Hotel dan Restoran

Koster menyoroti alih fungsi lahan produktif yang mencapai sekitar 600-700 hektare per tahun. Kondisi ini dianggap mengkhawatirkan karena bisa mengancam ketahanan pangan Bali ke depan.

"Meski neraca pangan saat ini masih surplus, lahan yang terus dialihfungsikan membuat surplus semakin menurun. Beras surplus saat ini sudah di bawah 80.000 ton per tahun. Kalau terus dibiarkan, mungkin dalam kurang dari 100 tahun, Bali akan menghadapi masalah pangan, dan itu menjadi ancaman bagi generasi penerus," jelasnya.

Menurut Koster, Perda pengendalian alih fungsi lahan produktif ini telah dirancang sejak enam bulan lalu dan hampir rampung.

Nantinya, Perda ini diajukan ke DPRD Bali untuk mengatur lahan yang dialihkan untuk kepentingan komersial.

"Kami akan mengendalikan secara ketat sesuai program Bali Daulat Pangan. Walau alih fungsi lahan tinggi, surplus pangan masih ada, tapi harus dijaga agar tidak menurun drastis," kata Koster. 

Koster juga menyinggung konsep Haluan Bali 100 tahun yang sedang disiapkan, termasuk pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Aturan ini berlaku mulai 2025 hingga 2125, dengan tujuan menjaga keindahan dan keberlanjutan Bali.

Untuk langkah awal, Koster berencana menginstruksikan bupati dan wali kota se-Bali untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel dan restoran di lahan produktif. Selain itu, perizinan toko modern berjejaring akan dibatasi karena dinilai menekan ekonomi rakyat.

"Kami akan duduk bersama bupati dan wali kota agar tidak ada lagi alih fungsi lahan produktif, termasuk alih kepemilikan. Masalah ini cukup kompleks, banyak pelaku nakal baik dari pihak pemerintah, masyarakat lokal, maupun investor luar," ujar Koster.

Sumber: merdeka.com