Roman Abramovich Siap Lawan Pemerintah Inggris soal Dana Penjualan Chelsea 2,5 Miliar Paun

Bola.com, Jakarta - Miliarder Rusia, Roman Abramovich, siap melawan pemerintah Britania Raya terkait penggunaan dana hasil penjualan Chelsea senilai 2,5 miliar paun (sekitar Rp56,7 triliun).

Abramovich menegaskan uang tersebut tetap menjadi haknya untuk dialokasikan, meski asetnya dikenai sanksi internasional.

Pemerintah Inggris bersama Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Abramovich pada 2022. Langkah itu dilakukan setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, dengan alasan kedekatan Abramovich dengan rezim Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sanksi tersebut membuat Abramovich harus menjual klub Premier League tersebut secara cepat. Chelsea kemudian diambil alih oleh konsorsium yang dipimpin pengusaha Amerika Serikat, Todd Boehly.

Namun, hingga kini, dana hasil penjualan sebesar 2,5 miliar paun itu masih tersimpan di rekening bank di Inggris. Uang tersebut belum dapat digunakan karena masih terjadi perbedaan pandangan mengenai tujuan penggunaannya.

Pemerintah Inggris ingin dana tersebut dialokasikan khusus untuk membantu Ukraina. Kebijakan itu sejalan dengan dorongan yang lebih luas dari negara-negara Eropa agar Rusia menanggung kerusakan yang ditimbulkan akibat invasi.

Di sisi lain, Abramovich menginginkan fleksibilitas yang lebih besar mengenai bagaimana dana tersebut digunakan.

Ketika pertama kali mengumumkan rencana penjualan Chelsea pada Maret 2022, Abramovich mengatakan hasil penjualan klub itu akan dipakai "untuk kepentingan semua korban perang di Ukraina".

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan bahwa sebagian dana juga dapat disalurkan kepada penerima dari Rusia.

Pada Senin waktu setempat, firma hukum Kobre & Kim yang mewakili Abramovich menyatakan uang tersebut masih sepenuhnya dimiliki oleh Fordstam Ltd, perusahaan yang selama ini digunakan sang miliarder untuk membiayai Chelsea, termasuk menyalurkan dana dari berbagai transaksi minyak melalui jaringan perusahaan lepas pantai.

Dalam surat yang dikirim menjelang tenggat 17 Maret yang ditetapkan pemerintah Inggris, tim hukum Abramovich juga menuding para menteri telah membuat pernyataan bermuatan politik dan sangat dipublikasikan terkait klien mereka.

Menurut mereka, Abramovich tetap berkomitmen menggunakan dana tersebut untuk tujuan amal. Mereka menilai pembatasan dari pemerintah Inggris mengenai cara penggunaan dana itulah yang menyebabkan prosesnya tertunda.

“Pemerintah Inggris tampaknya memperlakukan donasi yang diusulkan ini sebagai bentuk langkah hukuman terhadap Tuan Abramovich,” tulis para pengacara dalam surat yang dilihat kantor berita Reuters.

Menanggapi surat tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan dana tersebut sudah lama dijanjikan untuk Ukraina.

"Uang ini sudah dijanjikan untuk Ukraina lebih dari tiga tahun lalu. Sudah waktunya Roman Abramovich melakukan hal yang benar, tetapi jika tidak, kami akan mengambil tindakan," katanya.

Pemerintah Inggris sebelumnya juga telah memperingatkan Abramovich tahun lalu agar segera melepaskan dana tersebut, atau menghadapi kemungkinan proses hukum.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, bahkan menyatakan pada Desember lalu bahwa waktu terus berjalan untuk menemukan penyelesaian atas persoalan ini.

Meski demikian, tim hukum Abramovich menegaskan bahwa jika pemerintah memulai proses penyitaan secara resmi, langkah itu akan dilawan di pengadilan.

"Usulan untuk menyumbangkan hasil penjualan ini dibuat oleh Tuan Abramovich sebelum sanksi diberlakukan, dan ia tetap sepenuhnya berkomitmen memastikan dana tersebut digunakan untuk tujuan amal," demikian isi surat tersebut.

Sumber: The Guardian