Deadline Lewat, Roman Abramovich Terancam Digugat Pemerintah Inggris soal Dana Penjualan Chelsea

Bola.com, Jakarta - Pemerintah Inggris bersiap menempuh jalur hukum terhadap Roman Abramovich setelah tenggat waktu penyaluran dana sebesar 2,35 miliar paun (sekitar Rp53,1 triliun) dari hasil penjualan Chelsea terlewati.

Abramovich, miliarder asal Rusia yang melepas kepemilikan Chelsea pada 2022, sebelumnya berjanji akan menyumbangkan seluruh dana bersih dari transaksi tersebut untuk para korban perang di Ukraina.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan pada Maret, dana tersebut belum juga disalurkan.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, disebut telah memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu membawa kasus ini ke pengadilan apabila komitmen tersebut terus diabaikan.

Pada Selasa malam waktu setempat, pemerintah Inggris menyatakan akan mengambil langkah lanjutan melalui proses hukum untuk mengamankan dana tersebut. Ancaman kali ini bukan sekaca gertak sambal, tetapi kali ini pemerintah menegaskan akan benar-benar melangkah ke tahap berikutnya.

"Kami telah memberikan kesempatan terakhir kepada Roman Abramovich untuk melakukan hal yang benar. Sekali lagi, ia gagal memenuhi donasi yang telah dijanjikan. Kami sekarang akan mengambil langkah lanjutan untuk memastikan janji yang dibuat saat penjualan Chelsea benar-benar ditepati,” ujar juru bicara pemerintah.

Menurut laporan, perwakilan pemerintah telah memberi tahu tim hukum Abramovich pada Senin kemarin mengenai potensi tindakan hukum yang akan diambil.

Dana hasil penjualan tersebut telah menggantung selama lebih dari 3,5 tahun, seiring memburuknya komunikasi antara pihak Inggris dan Abramovich.

Chelsea dijual pada Mei 2022 kepada konsorsium Clearlake yang dipimpin Todd Boehly, setelah Abramovich dijatuhi sanksi terkait dugaan kedekatannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Saat pertama kali mengumumkan penjualan klub pada Maret 2022, Abramovich menyatakan bahwa hasil bersih penjualan akan diberikan kepada seluruh korban perang.

Namun pemerintah Inggris menegaskan hanya akan menyetujui skema yang memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada pihak paling rentan di Ukraina sehingga tidak berisiko jatuh ke tangan Rusia.

Awal bulan ini, tim kuasa hukum Abramovich menegaskan klien mereka tetap berkomitmen penuh untuk menggunakan dana tersebut bagi tujuan kemanusiaan.

Meski begitu, dalam surat tertanggal 2 Maret, mereka juga mengkritik keras pemerintah Inggris atas pernyataan yang dinilai bernuansa politis dan sangat dipublikasikan.

"Sayangnya, pendekatan ini konsisten dengan cara pemerintah Inggris menangani masalah ini sejak penjualan Chelsea pada 2022, melintasi masa jabatan empat perdana menteri dan lima menteri luar negeri," demikian isi surat tersebut.

Dari sudut pandang Abramovich, keterlambatan ini dipicu oleh keputusan pengadilan Royal Court of Jersey yang membekukan asetnya senilai 7 miliar dolar AS pada April 2022, sebulan setelah ia membuat janji donasi.

Jaksa agung Jersey saat itu menyebut Abramovich sebagai tersangka dalam penyelidikan pidana. Hal ini memicu proses hukum panjang yang hingga kini belum rampung karena Abramovich berupaya membersihkan namanya.

Situasi tersebut turut mempersulit pencairan dana hasil penjualan Chelsea.

Perusahaan Abramovich yang terdaftar di Inggris, Fordstam, yang menerima dana 2,35 miliar paun itu, masih memiliki utang sebesar 1,5 miliar paun kepada Camberley International Investments, perusahaan induk berbasis di Jersey yang juga terdampak pembekuan aset.

Kendati sumber yang dekat dengan proses negosiasi menyebut utang tersebut tidak akan mengurangi total dana yang seharusnya disalurkan kepada korban perang Ukraina, tim hukum Abramovich berulang kali menolak membahas pencairan dana selama sengketa di Jersey belum terselesaikan.

Sumber: Telegraph