OJK Tetapkan Rekening Bank Tak Aktif Lebih dari 1.800 Hari Sebagai Dormant

Berdasarkan POJK ini, bank harus mengklasifikasikan rekening menjadi tiga kategori:

1. Rekening aktif: rekening yang memiliki transaksi masuk, keluar, atau pengecekan saldo secara rutin.
2. Rekening tidak aktif: rekening yang tidak ada aktivitas selama lebih dari 360 hari.
3. Rekening dormant: rekening yang tidak melakukan aktivitas sama sekali lebih dari 1.800 hari.

POJK juga menyeimbangkan hak nasabah dan kewajiban bank. Nasabah harus memberikan data yang akurat, memperbarui informasi secara berkala, dan menjaga komunikasi baik dengan bank.

Bank wajib menampilkan status rekening nasabah melalui kanal digital maupun fisik. Selain itu, regulasi mewajibkan bank untuk:

• Menetapkan kebijakan pengelolaan rekening, termasuk kriteria rekening tidak aktif dan dormant, mekanisme komunikasi dengan nasabah, serta aturan administrasi dan bunga.
• Memiliki sistem yang mampu menandai rekening, serta menyediakan opsi pengaktifan ulang atau penutupan rekening.
• Menjamin perlindungan data pribadi nasabah dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, strategi anti-penipuan, dan manajemen risiko ketat agar rekening tidak disalahgunakan.

Pemerintah menargetkan meningkatnya inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening bank bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut target ini diharapkan tercapai pada 2027.

"Harapannya, 98 persen masyarakat memiliki rekening pada 2027," ujar Airlangga seusai menghadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Jumat (10-10-2025).

Airlangga menambahkan, setiap keluarga memiliki rekening akan memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah agar tepat sasaran.

Ia juga menekankan peran inklusi keuangan dalam mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis, penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi merah-putih, perluasan energi bersih di desa, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, peningkatan inklusi keuangan diyakini akan memperkuat akses pembiayaan masyarakat, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memastikan program pemerintah tersalurkan lebih efektif, berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber: merdeka.com