Banyak Pejabat Terseret Korupsi, Guru Besar UGM Ungkap Akar Masalahnya

Gabriel menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mencoba beberapa langkah untuk menekan praktik korupsi.

Satu di antaranya adalah mendorong pergeseran sistem kepartaian dari model partai massa menuju partai kader yang memiliki basis ideologi dan keanggotaan lebih jelas.

Ia juga menyoroti opsi pembiayaan kampanye oleh negara sebagai cara mereduksi biaya politik, meski hal itu tetap mengandung risiko terkait penggunaan dana secara tidak tepat.

Namun, menurut Gabriel, peran masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan.

Ia mengingatkan bahwa pemilih idealnya menjatuhkan pilihan berdasarkan program calon, bukan karena iming-iming materi.

"Kalau publiknya mau berani menolak serangan fajar, bantuan-bantuan tidak jelas dengan motif politik, saya kira partai politik juga akan memikirkan kembali hal tersebut," ujarnya.

Untuk menekan korupsi di tingkat daerah, Gabriel menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran politik publik. Menurutnya, selama masyarakat masih berada dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah, praktik transaksional dalam politik akan tetap subur.

"Dengan meningkatkan kesadaran politik maka masyarakat semakin sadar bahwa suara mereka itu penting dan tidak bisa diperjualbelikan. Yang berhak mendapatkan suara mereka adalah calon pemimpin yang memiliki program yang jelas," kata Gabriel.

Di sisi lain, ia menilai mekanisme pengawasan pelanggaran pemilu belum mampu memberikan efek jera.

Gabriel menyebut penindakan hanya akan efektif apabila seluruh bentuk kecurangan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu dan langsung diproses secara hukum.

Pasalnya, ia menganggap sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah sehingga pencegahan lebih realistis dibanding mengandalkan pengawasan.

"Saya tetap meletakkan harapan pokok itu pada rakyatnya, bukan pada pemimpinnya," kata Gabriel.