Memori Kelam Liga Indonesia Akibat Krisis Moneter 1998: Menghilangnya Tim-Tim Galatama dan Maraknya Mafia Wasit

Mengutip Harian Kompas dan Tabloid Bola, Kapolda Jatim Mayjen (Pol) M. Dayat membatalkan pertandingan antara Persebaya Vs PSBL Bandarlampung 13 Mei 1998, karena situasi keamanan di Surabaya yang mencekam.

Berikutnya, Arema Malang Vs Semen Padang di Stadion Gajayana Malang, serta di Gresik Petrokimia Vs PSM Makassar juga gagal digelar karena alasan yang sama. Di Yogyakarta partai PSIM Yogyakarta kontra PSMS Medan yang digelar Minggu, 17 Mei juga dibatalkan.

Agung Setyabudi juga masih ingat betul kejadian pertandingan terakhir yang berujung kerusuhan massa saat Arseto melawan Pelita Jaya Jakarta di Stadion Sriwedari.

Beberapa hari berselang, kerusuhan merembet membuat kota Solo seperti luluh lantak, karena aksi pembakaran dan penjarahan. Kemudian tim yang dibelanya membubarkan diri, dan ia pun hengkang ke PSIS Semarang, setahun kemudian.

Aksi serupa terjadi juga di Bandung, Jawa Barat. Batalnya laga Persib kontra PSIS Semarang di Stadion Siliwangi berujung pada aksi demonstrasi bobotoh. Mereka bersatu dengan elemen masyarakat lain di Gedung Sate, tempat ikonis di ibukota Jawa Bawat tersebut.

Kondisi tak menentu di Indonesia membuat beberapa klub, terutama eks Galatama, kalang kabut. Sebab, mereka merupakan tim mandiri yang roda ekonominya tidak bergantung pada pemerintah.

Bicara soal Liga Indonesia 1997-1998, musim tersebut memang banjir persoalan. Kompetisi diawali dengan tidak ikut sertanya dua klub eks Galatama, Bandung Raya dan Assyabaab Surabaya, yang bangkrut.

Nugraha Besoes, Sekjen PSSI saat itu menyebut federasi tak bisa berbuat apa-apa dengan mundurnya kedua klub. "Mereka memang tak punya uang buat ikut kompetisi, enggak mungkin dipaksa," kata Nugraha.

Semusim pasca penghentian Ligina 1997-1998, selain Bandung Raya, dua tim Galatama lainnya, yakni Arseto Solo dan Niac Mitra juga tidak mengikuti Ligina V atau Ligina 1998-1999. Persoalannya klasik, masalah finansial.

Kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor melibatkan Joko Driyono, hanya salah satu kasus yang sempat menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Jauh sebelumnya Liga Indonesia pernah dihebohkan skandal besar mafia wasit. Tepatnya pada musim 1997-1998.

Rakernas PSSI yang dilaksanakan Februari 1998 dihebohkan dengan pernyataan yang dilontarkan Manajer Persikab Kab. Bandung, Endang Sobarna, tentang adanya permainan kotor di pentas Liga Indonesia yang melibatkan wasit.

Ketua Umum PSSI saat itu, Azwar Anas langsung membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus mafia wasit. PSSI lantas menghukum Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, Djafar Umar, dengan sanksi seumur hidup tak boleh terlibat di sepak bola nasional. Djafar terbukti terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan dengan melibatkan korps pengadil di lapangan.

Sebanyak 40 wasit Tanah Air juga masuk gerbong terdakwa dalam kasus match fixing. Beberapa di antaranya macam Khairul Agil, R. Pracoyo, Halik Jiro, terhitung sebagai figur top yang sering memimpin laga-laga besar Liga Indonesia.

Sosok almarhum Djafar Umar, yang berstatus sebagai wasit FIFA sejak lama diisukan jadi The Godfather mafia wasit. Ia dipergunjingkan menerima upeti dari para pengadil yang bertugas di pentas kompetisi profesional dan amatir.

Tabloid Bola saat itu pernah melakukan investigasi untuk mencari tahu modus setoran mafia wasit. Didapat fakta ada oknum yang punya otoritas di bidang perwasitan meminta dana dengan jumlah tertentu. Didapat nomor rekening 4541-79000-2073-5704 (Citibank) yang mengarah pada sosok Djafar Umar.

Djafar tak hanya sering meminta uang ke klub, tapi juga para wasit yang ingin naik pangkat atau dapat penugasan dari PSSI. Angkanya menembus Rp2 juta.

"Oknum ini mewajibkan kami membayar punggutan liar Rp2 juta untuk ikut tes wasit FIFA di Malaysia. Saya bayar satu juta, yang akan dilunasi sisanya setelah kursus selesai," aku Totok Purwanto, wasit asal Jakarta.

Adang Ruchiatna, yang didapuk sebagai Tim Penanggulangan Masalah Perwasitan, sempat melaporkan kasus Jafar dkk. ke Polda Metro Jaya. Hanya saja pengusutan kasus di jalur hukum terhenti begitu Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi.

Dari hasil penyelidikan yang mencoreng wajah sepakbola nasional selama sebulan, diputuskan PSSI mengambil tindakan tegas dengan mengganjar hukuman 20 tahun kepada Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, Djafar Umar dan memberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, menyusul kasus kolusi wasit yang terkuak dalam tiga pekan terakhir ini.

Pada tahun 2005, wartawan senior Bola.com sempat berjumpa dengan almarhum Djafar Umar, untuk mencoba mengorek kehidupan masa lalunya.

Semenjak dihukum skorsing selama 20 tahun, hidup Djafar benar-benar susah. Untuk membiayai hidupnya sehari-hari ia kerap meminta bantuan pengurus PSSI yang tetap mau menjadi sahabatnya usai terungkapnya kasus menghebohkan pada 1998 silam.

"Sedih saya kalau mengingat masa-masa itu. Saya ini siapa bisa mengatur kompetisi sebesar itu? Tapi saya bisa bilang apa? Saya diserang kanan-kiri sehingga tak berdaya," katanya.

Djafar membenarkan kalau dirinya kerap mendapat sesuatu dari para wasit. "Tapi itu bukan setoran yang ada kaitannya dengan pengaturan pertandingan. Itu bentuk terimakasih mereka kepada saya, karena merasa saya tunjuk sebagai wasit pemimpin pertandingan. Saya sendiri sering menolak, tapi mereka memaksa. Enggak ada embel-embel apa, murni hanya ucapan terimakasih ala orang Timur," tutur pria asal Makassar itu.

Yang bersangkutan tak menampik kalau memang ada pengaturan skor di Liga Indonesia. "Tapi saya tidak terlibat. Ada banyak oknum pengurus PSSI terlibat. Kalau saya bongkar bakal bikin heboh. Saya pribadi pasrah saja, dengan hukuman skorsing yang saya terima. Saya dikambinghitamkan. Tapi saat itu siapa yang mau mendengar suara saya? Saya sudah dihukum lewat pemberitaan media," papar Djafar.